Palangka Raya, 6 November 2025 — Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) berperan sebagai sektor terkemuka dalam kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan di wilayah Kalimantan Tengah, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Acara tersebut berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi vertikal dan daerah, antara lain TNI, Polri, Kejaksaan, BNN, perangkat daerah, serta lembaga pendidikan dan instansi bantuan hukum. Fakultas Hukum sebagai Leading Sektor yang mewakili Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) turut mengambil peran penting dalam mendukung pelaksanaan program Posbakum di tingkat desa dan kelurahan.
Penandatanganan kerja sama ini bertujuan untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat hingga ke desa dan kelurahan, sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara gratis. Program ini juga menjadi wujud nyata pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah dalam berbagai sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap dukungan seluruh pihak, termasuk kalangan pelajar. Beliau menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian dan pemberdayaan hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Hukum UMPR menyatakan komitmennya untuk terus berkontribusi aktif dalam pelaksanaan program Posbakum melalui kegiatan edukasi hukum, pelatihan bagi aparatur desa, serta pendampingan masyarakat Fakultas dalam memperoleh keadilan.
Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, diharapkan setiap desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah dapat segera memiliki Posbakum aktif yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.